Upaya Menanggulani Kemiskinan*

Oleh Didin Sahidin**

Sungguh ironis, kendati usia NKRI sudah mencapai lebih dari 65 tahun, kemiskinan dan keterbelakangan masih tetap bersemayam di bumi Indonesia. Terlebih mereka yang mendiami daerah perbatasan.

Padahal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terhitung ribuan pulau mulai skala kecil sampai besar berada di Indonesia. Kekayaan bumi berupa Sumber Daya Alam (SDA) juga turut terkandung di dalamnya. Bahkan sampai ada anekdot yang mengatakan jika bangsa Indonesia mau bertukar tempat dengan bangsa Jepang, bangsa Jepang rela meninggalkan semua harta yang dimilikinya barang sedikit pun. Sementara mereka rela datang ke Indonesia hanya bermodalkan jiwa dan raga.

Anekdot tersebut sangat menyentil kesadaran kita. Karenanya, wajar jika Indonesia populer dengan sebutan gemah ripah loh jinawi atau juga surganya dunia. Begitu juga dengan para penduduknya. Lebih dari 200 juta jiwa tumplek blek hidup di bumi Indonesia. Beragam suku, etnis, tradisi, budaya dan agama ada di dalamnya. Secara geografis, mereka hidup di berbagai pulau.

Mulai dari pulau “terdalam” sampai pulau yang paling luar Indonesia. Mulai dari pulau yang dekat dengan wilayah ibukota sampai pulau yang dekat dengan negara tetangga. Oleh karena itu, melimpahnya SDA dan SDM yang ada di Indonesia, mestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan yang diperoleh masyarakat.

Namun, nasib berkehendak lain. Masyarakat Indonesia masih jauh dari tingkat kesejahteraan. Karenanya, tingkat kemiskinan di Indonesia masih terhitung tinggi. Menurut catatan BPS yang dikutip Kompas (10/3), angka kemiskinan pada 2010 mencapai 31,2 juta jiwa atau 13,33 persen. Itu pun baru standar nasional. Tapi jika kita memakai standar garis kemiskinan yang berlaku Internasional, yakni pendapatan USD 2 per hari, jumlah penduduk miskin masih 42 persen atau hampir 100 juta lebih. Ini hampir sama dengan total penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Hal ini sangat miris dan ironis: “negera kaya, rakyatnya sengsara”.

Belajar dari China

Menurut Catatan BPS yang dikutip kompas (10/3), angka kemiskinan di China semenjak tahun 1990 hingga tahun 2010 terus bergerak turun dari 70 persen menjadi 21 persen.

Jika melihat data tersebut, lantas apa yang dilakukan oleh China selama ini? Ternyata yang dilakukan China adalah pembangunan pedesaaan. Jadi, China memfokuskan diri untuk membangun pedasaan-pedasaan yang notabene adalah basis dari kontong-kantong kemiskinan. Tentunya bukan program pengentasan kemiskinan yang bersifat “kasih sayang” seperti yang dilakukan oleh negeri kita. Melainkan program yang memiliki visi jauh ke depan.

Adapun yang dimaksud dengan visi yang berorientasi ke depan yaitu bagaimana program yang diupayakan tidak hanya sekedar mengangkat masyarakat dari kubangan kemiskinan. Tapi bagaimana nantinya hasil dari program ini menciptakan kelas menengah yang baru di pedesaan. Bagaimana kelas menengah-kelas menengah baru muncul dan senantiasa terus merangkak naik dan bergerak secara massif kolektif. Hasilnya, pemerataan kesejahteraan akan tercapai dan “peradaban” desa benar-benar tercipta. Akibatnya hal tersebut akan berimbas secara nasional dan melahirkan peradaban besar seperti yang kita lihat sekarang di China. Sekali lagi, kemajuan dan terjunnya angka kemiskinan di China dimulai dari strategi, kebijakan dan program yang menitikberatkan pembangunan di pedasaan.    

Oleh karena itu, strategi China membangun pedesaan tersebut nampaknya bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan yang melilit negeri ini termasuk kemiskinan yang terjadi di daerah perbatasan. Masyarakat desa mesti benar-benar kita perhatikan dan kita “kelola”. Sehingga tak mustahil kemiskinan pun akan beranjak pergi dari bumi Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan membangun masyarakat di pedasaan? Siapa yang akan menjadi pionirnya?

Tentu kita masih ingat dengan kata-kata Bung Karno, “beri aku 10 pemuda, akan aku goncang dunia”. Kata-kata tersebut memang terkesan melangit, tapi bukan berarti mustahil menjadi realita. Bukan tanpa alasan bahwa pemuda adalah ujung tombak dalam melakukan perubahan. Sejarah telah mencatat bahwa para pemuda adalah pemimpin yang berada di garda depan dalam melakukan pelbagai aksi perubahan besar di negeri ini, mulai dari sumpah pemuda sampai aksi ’98 dalam meruntuhkan rezim Soeharto.

Lantas persoalan selanjutnya adalah pemuda seperti apa yang dinilai cocok untuk menjadi pioner pembangunan di desa? Jawabanya adalah pemuda yang berpendidikan alias mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda terdidik adalah generasi penerus bangsa dalam melanjutkan estafeta pembangunan dan perubahan. Paling tidak, mahasiswa memiliki semangat lebih, fisik yang prima dan pola pikir lebih maju ketimbang pemuda yang tak pernah mengenyam pendidikan. Oleh karena itu mahasiswa menjadi salah satu motor penggerak dalam “mengangkat” pedesaan dari lubang kemiskinan menuju kemajuan.

Dengan terjunnya mahasiswa di desa bukan hanya sebagai bentuk partisipasi mahasiswa untuk ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat UUD 1945 tetapi juga sebagai bentuk kongkrit atau aksi nyata bukan retorika belaka atas titel yang diemban mahasiswa yakni agent social of change. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat bisa benar-benar “merangkak” perlahan-lahan menjadi maju, mandiri dan sejahtera. (*)   

Program Kembali ke Desa

Program ini penulis “design” karena terinsipirasi dari gerakan “Indonesia Mengajar” yang digagas Anies Baswadan, Ph.D. Tapi cakupannya bukan (hanya) pendidikan. Melainkan program yang lebih menitikberatkan pada persoalan perekonomian masyarakat pedesaan. Program ini saya gagas atas dasar ke prihatinan saya sendiri melihat kondisi di desa-desa, terlebih desa yang berada di perbatasan yang masih jauh dari hidup sejahtera.

Masyarakat desa hidup seadanya dan apa adanya. Implikasinya, kondisi desa menjadi dilematis. Disatu sisi para penduduk desa lebih memilih mencari kerja ke kota bahkan sampai ke luar negeri (TKI) untuk bisa hidup layak dan berharap hidup sejahtera. Namun, di sisi lain mahasiswa (sekarang) justru terlihat cenderung “gengsi” kembali ke desa. Atau justru malu dengan titel kesarjanaannya. Mereka lebih memilih untuk berkarir (baca: bekerja) di kota karena tingkat harapan hidup suksesnya lebih tinggi ketimbang di desa.

Akibatnya, kondisi desa terbengkalai dan jauh dari sentuhan perubahan, apalagi desa yang jauh dari pusat “peradaban” (daerah perbatasan). Karena itu program kembali ke desa, menjadi salah satu solusi untuk mengajak mahasiswa terjun ke desa guna membawa “angin perubahan” serta sebagai bentuk kongkrit atas titel yang diemban mahasiswa yakni agent social of change dan juga ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat UUD 1945.

Dasar dari program ini adalah bagaimana mahasiswa lulusan perguruan tinggi mengabdi untuk negeri dengan mendedikasikan dirinya untuk membangun pedesaan. Bagaimana mahasiswa (bukan hanya) yang berprestasi tapi berdedikasi untuk terjun ke desa-desa yang notabene merupakan basis kemiskinan seperti di perbatasan. Mahasiswa dituntut untuk membangun desa menjadi maju, berilmu dan sejahtera. Jadi, bagaimana mahasiswa belajar, bekerja dan ikut berbaur bersama masyarakat guna mengembangkan potensi desanya.

Bagaimana masyarakat memiliki skill memadai untuk lebih canggih dalam membangun desanya. Bagaimana masyarakat desa memiliki ilmu mumpuni guna lebih cerdas dalam membangun desanya. Bagaimana mahasiswa akhirnya benar-benar menjadi agen social of change dalam artinya nyata bukan retorika belaka. Sehingga nantinya masyarakat bisa benar-benar “merangkak” perlahan-lahan menjadi maju, mandiri dan sejahtera.  

Jika program “Indonesia Mengajar” berorientasi membangun pedesaan dari aspek pendidikan maka program Kembali ke Desa bergerak dalam upaya membangun perekonomian pedesaan. Bahkan bukan tak mungkin, dua program tersebut bisa disinergikan satu sama lain. Sehingga nantinya bisa berjalan bersama dan lebih mempercepat perubahan.

Program ini tentunya tak akan sempurna jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Karena itu partisipasi, sinergi dan dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah sebagai penyelenggara negara amat penting guna kesuksesan program ini. Salah satunya adalah penyaluran dana guna membangun infrastruktur, fasilitas dan aktivitas Program Kembali ke Desa. Perlu dicatat, program ini bertujuan bukan pragmatis  atau pun instan belaka, tetapi merupakan program jangka panjang dan memegang visi jauh ke depan yakni melahirkan kelas menengah baru dari kantong-kantong kemiskinan.  (*)   

*dimuat di majalah Literasia Edisi Januari 2012

**Didin Sahidin, Mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam Semister VII