Krisis Kritis Mahasiswa*

Oleh: Rusdiyanto**

“KRITIS” satu sifat yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Mahasiswa. Hal itu tidak keliru, mengingat mahasiswa memiliki modal lebih dari pada masyarakat kebanyakan baik dalam bidang keilmuan atau pun pengalaman. Perjalanan sejarah bangsa ini, mulai dari kebangkitan nasional, kemerdekaan, hingga masa reformasi menempatkan mahasiswa sebagai bagian yang memiliki peran penting. Para pemuda pelajar tersebut selalu mempunyai ide cemerlang yang mampu mengubah peradaban di setiap zamannnya. Perjuangan mereka pun merupakan usaha yang murni, dan dipandang netral, bersih dan terbebaskan dari kepentingan-kepentikan apapun yang bersifat pragmatis.

Romantisme tersebut masih kita banggakan dan masih dieleuk-elukkan hingga saat ini-kita bangga dengan masa lalu mahasiswa yang begitu cemerlang. Predikat “Agen Perubahan” pun masih kita yakini tersemat pada tiap diri kita. Hingga kita tersadar dan perlu bertanya, masih pantaskah gelar kebanggaan itu dihadiahkan pada Mahasiswa Zaman ini?

Sangat disayangkan, ketika kondisi negara ini dilanda masalah yang semakin kompleks, peran mahasiswa justru mulai meredup. Kemajuan tekhnologi dan akses informasi yang begitu  mudah yang seharusnya dijadikan modal dan insprasi mahasiswa untuk menuangkan gagasan-gagasan cemerlang serta sarana kritik untuk membangun masa depan Bangsa yang lebih baik, justru membuat mahasiswa terlena dan mengabaikan masa depan bangsanya serta lupa akan pri-kemahasiswaannya yaitu “Kritis”.

Kini, mahasiswa terjebak pada pola kehidupan populer yang lebih cenderung pada obsesi keakuan dari pada motivasi untuk kontribusi sosial. Mahasiswa hanya terfokus pada kuliah tanpa ada sumbangsih pemikiran yang membangun. Mahasiswa sudah tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu dengan kondisi sekitarnya. Oleh karena itu, tidak keliru jika mahasiswa masa kini, dinilai tidak memiliki keberanian dan kemampuan serta kepedulian mengeluarkan pendapat dan pemikiran ke publik. Aksi-demonstrasi yang dilakukan tampak hanya seremonial dan formalitas belaka yang muncul hanya untuk memperingati moment tertentu.

Lebih parah lagi, mahasiswa saat ini terjebak pada budaya populer, di mana segala informasi dan kebijakan langsung diterima mentah-mentah, tanpa diproses, diverifikasi, dan didalami dengan logika kerja pikiran. Kondisi ini, terlihat misalnya diberbagai kampus dimana banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan kebijakan yang diterapkan serta tidak peduli dengan keberadaan pemerintahan kampus, misalnya BEM, DEMA, dan yang lainnya. Jika pada kebijakan dan kondisi kampusnya saja tidak peduli bagaiamana dengan kebijakan pemerintah dan kondisi bangsa dan negara ini?

***

Tidak diragukan, bahwa masa depan bangsa ini berada ditangan generasi muda saat ini. Mahasiswa sebagai generasi muda terpelajar adalah yang paling menentukan dan paling bertanggun jawab terhadap masa depan bangsa ini. dalam sebuah tulisannya Busjro Maqaddas mengatakan “jika akan merusak bangsa dan negara, rusakkah mahasiswa!. Bawa mereka ke alam pikir serba instan dengan ciri-ciri :cepat lulus,cepet kerja, gaji besar, rumah mobil mewah, hoby diskotik, pub, café, gaya hidup metropolitan. Pendeknya: Penghamba materealisme. Jauhkan mahasiswa dari kecendrungan memiliki kepekaan dan empati sosial, tak tersentuh dengan jungkir balik orang tua pencari rizki demi masa depan anak, tak peka terhadap empat puluh juta si miskin yang terzalimi oleh sistem sosial yang korup, tak peduli terhadap mental dan laku bohong pejabat dan penguasa, bahkan tak peka mengenali dirinya sendiri”.

Oleh karena itu, jika ingin membangun masa depan bangsa dan negara ini yang lebih baik, Tidak lain, mahasiswa harus kembali kepada fitrahnya yaitu “Kritis”. Tentu, dalam kontek sekarang kritis tidak mesti diartikan mahasiswa harus Aksi-Demonstrasi, melainkan harus mampu memanfaatkan media untuk menyampaikan gagasan dan koreksi kritisnya. Kondisi saat ini membutuhkan Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak ideal. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya. Intuisi dan hati yang selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa yang tahu, apa yang ia harus diperbuat  untuk masyarakat, bangsa dan negaranya.

Mahasiswa dengan netralitas, idealitas, intelektualitas dan integritas yang dimiliki harus mampu mengambil peran dan mengusai opini publik dengan prinsip selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Dengan begitu, masa depan bangsa-negara ini dijamin akan lebih baik, dan Label “Agen Perubahan” menjadi patut untuk disematkan pada mahasiswa saat ini. tetapi hal itu tidak cukup, mahasiswa juga harus mampu menjadi “aktor perubahan”, serta tetap konsisten menjadi “pengawal” kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tanpa harus terbebani sejarah masa lalu dan kepentingan-kepentingan pragmatis siapapun.

*dimuat di Majalah Literasia Edisi Januari 2012

**Rusdiyanto adalah Mahasiswa SKI angakatan 2009.

Saat ini Menjabat sebagai Ketua Umum HMI MPO Komisariat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. 

Upaya Menanggulani Kemiskinan*

Oleh Didin Sahidin**

Sungguh ironis, kendati usia NKRI sudah mencapai lebih dari 65 tahun, kemiskinan dan keterbelakangan masih tetap bersemayam di bumi Indonesia. Terlebih mereka yang mendiami daerah perbatasan.

Padahal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terhitung ribuan pulau mulai skala kecil sampai besar berada di Indonesia. Kekayaan bumi berupa Sumber Daya Alam (SDA) juga turut terkandung di dalamnya. Bahkan sampai ada anekdot yang mengatakan jika bangsa Indonesia mau bertukar tempat dengan bangsa Jepang, bangsa Jepang rela meninggalkan semua harta yang dimilikinya barang sedikit pun. Sementara mereka rela datang ke Indonesia hanya bermodalkan jiwa dan raga.

Anekdot tersebut sangat menyentil kesadaran kita. Karenanya, wajar jika Indonesia populer dengan sebutan gemah ripah loh jinawi atau juga surganya dunia. Begitu juga dengan para penduduknya. Lebih dari 200 juta jiwa tumplek blek hidup di bumi Indonesia. Beragam suku, etnis, tradisi, budaya dan agama ada di dalamnya. Secara geografis, mereka hidup di berbagai pulau.

Mulai dari pulau “terdalam” sampai pulau yang paling luar Indonesia. Mulai dari pulau yang dekat dengan wilayah ibukota sampai pulau yang dekat dengan negara tetangga. Oleh karena itu, melimpahnya SDA dan SDM yang ada di Indonesia, mestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan yang diperoleh masyarakat.

Namun, nasib berkehendak lain. Masyarakat Indonesia masih jauh dari tingkat kesejahteraan. Karenanya, tingkat kemiskinan di Indonesia masih terhitung tinggi. Menurut catatan BPS yang dikutip Kompas (10/3), angka kemiskinan pada 2010 mencapai 31,2 juta jiwa atau 13,33 persen. Itu pun baru standar nasional. Tapi jika kita memakai standar garis kemiskinan yang berlaku Internasional, yakni pendapatan USD 2 per hari, jumlah penduduk miskin masih 42 persen atau hampir 100 juta lebih. Ini hampir sama dengan total penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Hal ini sangat miris dan ironis: “negera kaya, rakyatnya sengsara”.

Belajar dari China

Menurut Catatan BPS yang dikutip kompas (10/3), angka kemiskinan di China semenjak tahun 1990 hingga tahun 2010 terus bergerak turun dari 70 persen menjadi 21 persen.

Jika melihat data tersebut, lantas apa yang dilakukan oleh China selama ini? Ternyata yang dilakukan China adalah pembangunan pedesaaan. Jadi, China memfokuskan diri untuk membangun pedasaan-pedasaan yang notabene adalah basis dari kontong-kantong kemiskinan. Tentunya bukan program pengentasan kemiskinan yang bersifat “kasih sayang” seperti yang dilakukan oleh negeri kita. Melainkan program yang memiliki visi jauh ke depan.

Adapun yang dimaksud dengan visi yang berorientasi ke depan yaitu bagaimana program yang diupayakan tidak hanya sekedar mengangkat masyarakat dari kubangan kemiskinan. Tapi bagaimana nantinya hasil dari program ini menciptakan kelas menengah yang baru di pedesaan. Bagaimana kelas menengah-kelas menengah baru muncul dan senantiasa terus merangkak naik dan bergerak secara massif kolektif. Hasilnya, pemerataan kesejahteraan akan tercapai dan “peradaban” desa benar-benar tercipta. Akibatnya hal tersebut akan berimbas secara nasional dan melahirkan peradaban besar seperti yang kita lihat sekarang di China. Sekali lagi, kemajuan dan terjunnya angka kemiskinan di China dimulai dari strategi, kebijakan dan program yang menitikberatkan pembangunan di pedasaan.    

Oleh karena itu, strategi China membangun pedesaan tersebut nampaknya bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan yang melilit negeri ini termasuk kemiskinan yang terjadi di daerah perbatasan. Masyarakat desa mesti benar-benar kita perhatikan dan kita “kelola”. Sehingga tak mustahil kemiskinan pun akan beranjak pergi dari bumi Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan membangun masyarakat di pedasaan? Siapa yang akan menjadi pionirnya?

Tentu kita masih ingat dengan kata-kata Bung Karno, “beri aku 10 pemuda, akan aku goncang dunia”. Kata-kata tersebut memang terkesan melangit, tapi bukan berarti mustahil menjadi realita. Bukan tanpa alasan bahwa pemuda adalah ujung tombak dalam melakukan perubahan. Sejarah telah mencatat bahwa para pemuda adalah pemimpin yang berada di garda depan dalam melakukan pelbagai aksi perubahan besar di negeri ini, mulai dari sumpah pemuda sampai aksi ’98 dalam meruntuhkan rezim Soeharto.

Lantas persoalan selanjutnya adalah pemuda seperti apa yang dinilai cocok untuk menjadi pioner pembangunan di desa? Jawabanya adalah pemuda yang berpendidikan alias mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda terdidik adalah generasi penerus bangsa dalam melanjutkan estafeta pembangunan dan perubahan. Paling tidak, mahasiswa memiliki semangat lebih, fisik yang prima dan pola pikir lebih maju ketimbang pemuda yang tak pernah mengenyam pendidikan. Oleh karena itu mahasiswa menjadi salah satu motor penggerak dalam “mengangkat” pedesaan dari lubang kemiskinan menuju kemajuan.

Dengan terjunnya mahasiswa di desa bukan hanya sebagai bentuk partisipasi mahasiswa untuk ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat UUD 1945 tetapi juga sebagai bentuk kongkrit atau aksi nyata bukan retorika belaka atas titel yang diemban mahasiswa yakni agent social of change. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat bisa benar-benar “merangkak” perlahan-lahan menjadi maju, mandiri dan sejahtera. (*)   

Program Kembali ke Desa

Program ini penulis “design” karena terinsipirasi dari gerakan “Indonesia Mengajar” yang digagas Anies Baswadan, Ph.D. Tapi cakupannya bukan (hanya) pendidikan. Melainkan program yang lebih menitikberatkan pada persoalan perekonomian masyarakat pedesaan. Program ini saya gagas atas dasar ke prihatinan saya sendiri melihat kondisi di desa-desa, terlebih desa yang berada di perbatasan yang masih jauh dari hidup sejahtera.

Masyarakat desa hidup seadanya dan apa adanya. Implikasinya, kondisi desa menjadi dilematis. Disatu sisi para penduduk desa lebih memilih mencari kerja ke kota bahkan sampai ke luar negeri (TKI) untuk bisa hidup layak dan berharap hidup sejahtera. Namun, di sisi lain mahasiswa (sekarang) justru terlihat cenderung “gengsi” kembali ke desa. Atau justru malu dengan titel kesarjanaannya. Mereka lebih memilih untuk berkarir (baca: bekerja) di kota karena tingkat harapan hidup suksesnya lebih tinggi ketimbang di desa.

Akibatnya, kondisi desa terbengkalai dan jauh dari sentuhan perubahan, apalagi desa yang jauh dari pusat “peradaban” (daerah perbatasan). Karena itu program kembali ke desa, menjadi salah satu solusi untuk mengajak mahasiswa terjun ke desa guna membawa “angin perubahan” serta sebagai bentuk kongkrit atas titel yang diemban mahasiswa yakni agent social of change dan juga ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat UUD 1945.

Dasar dari program ini adalah bagaimana mahasiswa lulusan perguruan tinggi mengabdi untuk negeri dengan mendedikasikan dirinya untuk membangun pedesaan. Bagaimana mahasiswa (bukan hanya) yang berprestasi tapi berdedikasi untuk terjun ke desa-desa yang notabene merupakan basis kemiskinan seperti di perbatasan. Mahasiswa dituntut untuk membangun desa menjadi maju, berilmu dan sejahtera. Jadi, bagaimana mahasiswa belajar, bekerja dan ikut berbaur bersama masyarakat guna mengembangkan potensi desanya.

Bagaimana masyarakat memiliki skill memadai untuk lebih canggih dalam membangun desanya. Bagaimana masyarakat desa memiliki ilmu mumpuni guna lebih cerdas dalam membangun desanya. Bagaimana mahasiswa akhirnya benar-benar menjadi agen social of change dalam artinya nyata bukan retorika belaka. Sehingga nantinya masyarakat bisa benar-benar “merangkak” perlahan-lahan menjadi maju, mandiri dan sejahtera.  

Jika program “Indonesia Mengajar” berorientasi membangun pedesaan dari aspek pendidikan maka program Kembali ke Desa bergerak dalam upaya membangun perekonomian pedesaan. Bahkan bukan tak mungkin, dua program tersebut bisa disinergikan satu sama lain. Sehingga nantinya bisa berjalan bersama dan lebih mempercepat perubahan.

Program ini tentunya tak akan sempurna jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Karena itu partisipasi, sinergi dan dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah sebagai penyelenggara negara amat penting guna kesuksesan program ini. Salah satunya adalah penyaluran dana guna membangun infrastruktur, fasilitas dan aktivitas Program Kembali ke Desa. Perlu dicatat, program ini bertujuan bukan pragmatis  atau pun instan belaka, tetapi merupakan program jangka panjang dan memegang visi jauh ke depan yakni melahirkan kelas menengah baru dari kantong-kantong kemiskinan.  (*)   

*dimuat di majalah Literasia Edisi Januari 2012

**Didin Sahidin, Mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam Semister VII